Daftar PP yang disahkan tahun 2011 search by www.setneg.go.id

Nomor	Tentang
1 TAHUN 2011	PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2 TAHUN 2011	PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
3 TAHUN 2011	PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
4 TAHUN 2011	PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
5 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
6 TAHUN 2011	PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
7 TAHUN 2011	PELAYANAN DARAH
8 TAHUN 2011	ANGKUTAN MULTIMODA
9 TAHUN 2011	TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
10 TAHUN 2011	TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH
11 TAHUN 2011	PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
12 TAHUN 2011	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
13 TAHUN 2011	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
14 TAHUN 2011	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
15 TAHUN 2011	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
16 TAHUN 2011	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
17 TAHUN 2011	PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
18 TAHUN 2011	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
19 TAHUN 2011	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
20 TAHUN 2011	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Nomor	Tentang
21 TAHUN 2011	PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
22 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
23 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
24 TAHUN 2011	BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
25 TAHUN 2011	PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
26 TAHUN 2011	PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
27 TAHUN 2011	PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI
28 TAHUN 2011	PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
29 TAHUN 2011	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
30 TAHUN 2011	PINJAMAN DAERAH
31 TAHUN 2011	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
32 TAHUN 2011	MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
33 TAHUN 2011	PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
34 Tahun 2011	TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
35 TAHUN 2011	PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU
36 TAHUN 2011	JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM
37 TAHUN 2011	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
38 TAHUN 2011	SUNGAI
39 TAHUN 2011	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
40 TAHUN 2011	PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI

Nomor	Tentang
41 TAHUN 2011	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN
42 TAHUN 2011	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
43 TAHUN 2011	TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
44 TAHUN 2011	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
45 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
46 TAHUN 2011	PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
49 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
50 TAHUN 2011	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

UU terbaru tahun 2011 by : www.setneg.go.id

check this , guys . .

kalo mau update ttg perUUan , ,

bisa liat situsnya di http://indonesia.go.id :)

situs ini memberikan qt banyak pengetahuan mengenai beragam polemik yg ada di Indonesia :)

Nomor	Tentang
1 TAHUN 2011	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
3 TAHUN 2011	TRANSFER DANA
4 TAHUN 2011	INFORMASI GEOSPASIAL
5 TAHUN 2011	AKUNTAN PUBLIK
6 TAHUN 2011	KEIMIGRASIAN
7 TAHUN 2011	MATA UANG
8 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
9 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
10 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
11 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
12 TAHUN 2011	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
13 TAHUN 2011	PENANGANAN FAKIR MISKIN
14 TAHUN 2011	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
15 TAHUN 2011	PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM
16 TAHUN 2011	BANTUAN HUKUM
17 TAHUN 2011	INTELIJEN NEGARA
18 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
19 TAHUN 2011	PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)
20 TAHUN 2011	RUMAH SUSUN

Nomor	Tentang
21 TAHUN 2011	OTORITAS JASA KEUANGAN
23 TAHUN 2011	PENGELOLAAN ZAKAT
24 TAHUN 2011	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di ASEAN

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal terakhir 2011 mencapai 6,5 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

"Pertumbuhan ekonomi kuartal saat ini 6,5 persen itu tertinggi dari negara-negara ASEAN," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.

Secara umum Kepala Negara mengapresiasi kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal keempat. Ia memuji inflasi tahun 2011 sebesar 3,79 persen yang merupakan terendah di kawasan Asia Pasifik.

"Inflasi tahun 2009 waktu itu mencapai 2,78 persen itu terendah sepanjang sejarah republik," ujarnya.

Capaian-capaian itu, kata dia, didukung dengan kabar baik yang menyebutkan jika angka ekspor Indonesia mencapai 200 miliar USD.

"Ini memberikan sprit bagi kita bukan hanya mempertahankannya tapi meningkatkan lagi di tahun ini," katanya.

Sementara itu dalam pidatonya di malam pergantian tahun, Sabtu (31/1), Presiden Yudhoyono berharap agar pada 2012 koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelompok eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat lebih sinergis.

Ia meminta jajaran pemerintahan dapat berada di depan untuk memimpin upaya dan kerja keras guna mewujudkan capaian-capaian yang lebih baik lagi di 2012.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

SUMBER DARI : http://indonesia.go.id

my 1st experience @ collage :)

how surprised i am ! kata2 itu yg tepat saat ku menapaki jenjang perkuliahan . .

banyak pengalaman yg banyak kudapatkan setelah ku lulus dari bangku SMK !

semester 1 = awal langkah ku utk meneruskan prestasi ku . .

yeah ! ku berhasil . . nilai ku alias IP memuaskan & keluarnya IP tepat sehari sebelum tgl ultah ku ! big thankfull , God :) ku dapat memberikan kebanggaan lagi pada mama , papa , dan mbak vivi .

next , , , , , organisasi . alias BEM .

banyak hal2 yg awalnya ku awam utk mengetahuinya & akhirnya ku tau bagaimana repot nya realita organisasi yg sebenarnya .__.

semester 2 = mulai sibuk drpd semester 1 . .

hohohoho :D

nilai IP ku agak nurun dikit . but , , never mind . . ku percaya kadang roda ada di atas & juga ada di bawah :) Tuhan nyuruh ku utk lebih giat lagi :)

semester 3 = woouuww . . . . . keren !!!! u know ??? 1 kata super duper sibuk ! waktu ku bnyak dihabiskan di kampus drpd di rumah !

aktivitas ku di BEM , ngurus PKKMB , kulia + tugas2 nya itulah yg buat ku ga punya bnyk waktu utk bermain spt masa SMK dulu :o

ga lupa , , , ikut lomba MCC Pringgodigdo III @ FH Unair juga membuat waktu tersita :o

but , , , , , , , , dibalik smua itu banyak pengalaman berharga yg ku dapet . .

bener2 ga nyesel :)

sekarang lg fokus ama UAS semester 3 yg kurang 1 minggu lagi :)

wishes my luck . amin :)

always pray to God (specially) ^^