Kamis, 23 Agustus 2012
IPK 3,5 Prioritas Diterima CPNS
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Kepala BKN No.9 Thn 2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS .
(info berita lebih lanjut berada dlm koran Jawa Pos edisi hari ini : Jumat 24 Agustus 2012)
Jumat, 17 Agustus 2012
Minggu, 12 Agustus 2012
Rabu, 08 Agustus 2012
CPNS KEMENKUMHAM 2012
Nb : bagi yang berminat mengikuti CPNS , khusus nya kemenkumham , buka aja link ini . .
trims :)
Selasa, 03 Januari 2012
Daftar PP yang disahkan tahun 2011 search by www.setneg.go.id
| Nomor | Tentang |
| 1 TAHUN 2011 | PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN |
| 2 TAHUN 2011 | PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS |
| 3 TAHUN 2011 | PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA |
| 4 TAHUN 2011 | PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA |
| 5 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM |
| 6 TAHUN 2011 | PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM |
| 7 TAHUN 2011 | PELAYANAN DARAH |
| 8 TAHUN 2011 | ANGKUTAN MULTIMODA |
| 9 TAHUN 2011 | TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA |
| 10 TAHUN 2011 | TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH |
| 11 TAHUN 2011 | PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 12 TAHUN 2011 | PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA |
| 13 TAHUN 2011 | PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 14 TAHUN 2011 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA |
| 15 TAHUN 2011 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA |
| 16 TAHUN 2011 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 17 TAHUN 2011 | PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA |
| 18 TAHUN 2011 | PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN |
| 19 TAHUN 2011 | PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA |
| 20 TAHUN 2011 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
| Nomor | Tentang |
| 21 TAHUN 2011 | PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH |
| 22 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN |
| 23 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI |
| 24 TAHUN 2011 | BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN |
| 25 TAHUN 2011 | PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA |
| 26 TAHUN 2011 | PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 27 TAHUN 2011 | PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI |
| 28 TAHUN 2011 | PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM |
| 29 TAHUN 2011 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL |
| 30 TAHUN 2011 | PINJAMAN DAERAH |
| 31 TAHUN 2011 | PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA |
| 32 TAHUN 2011 | MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS |
| 33 TAHUN 2011 | PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN |
| 34 Tahun 2011 | TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN |
| 35 TAHUN 2011 | PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU |
| 36 TAHUN 2011 | JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM |
| 37 TAHUN 2011 | FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN |
| 38 TAHUN 2011 | SUNGAI |
| 39 TAHUN 2011 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA |
| 40 TAHUN 2011 | PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI |
| Nomor | Tentang |
| 41 TAHUN 2011 | PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN |
| 42 TAHUN 2011 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA |
| 43 TAHUN 2011 | TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS |
| 44 TAHUN 2011 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 45 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA |
| 46 TAHUN 2011 | PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 49 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH |
| 50 TAHUN 2011 | RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025 |
UU terbaru tahun 2011 by : www.setneg.go.id
| Nomor | Tentang |
| 1 TAHUN 2011 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK |
| 3 TAHUN 2011 | TRANSFER DANA |
| 4 TAHUN 2011 | INFORMASI GEOSPASIAL |
| 5 TAHUN 2011 | AKUNTAN PUBLIK |
| 6 TAHUN 2011 | KEIMIGRASIAN |
| 7 TAHUN 2011 | MATA UANG |
| 8 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI |
| 9 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG |
| 10 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI |
| 11 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 |
| 12 TAHUN 2011 | PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 13 TAHUN 2011 | PENANGANAN FAKIR MISKIN |
| 14 TAHUN 2011 | PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 |
| 15 TAHUN 2011 | PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM |
| 16 TAHUN 2011 | BANTUAN HUKUM |
| 17 TAHUN 2011 | INTELIJEN NEGARA |
| 18 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL |
| 19 TAHUN 2011 | PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) |
| 20 TAHUN 2011 | RUMAH SUSUN |
| Nomor | Tentang |
| 21 TAHUN 2011 | OTORITAS JASA KEUANGAN |
| 23 TAHUN 2011 | PENGELOLAAN ZAKAT |
| 24 TAHUN 2011 | BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL |
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di ASEAN
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal terakhir 2011 mencapai 6,5 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
"Pertumbuhan ekonomi kuartal saat ini 6,5 persen itu tertinggi dari negara-negara ASEAN," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.
Secara umum Kepala Negara mengapresiasi kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal keempat. Ia memuji inflasi tahun 2011 sebesar 3,79 persen yang merupakan terendah di kawasan Asia Pasifik.
"Inflasi tahun 2009 waktu itu mencapai 2,78 persen itu terendah sepanjang sejarah republik," ujarnya.
Capaian-capaian itu, kata dia, didukung dengan kabar baik yang menyebutkan jika angka ekspor Indonesia mencapai 200 miliar USD.
"Ini memberikan sprit bagi kita bukan hanya mempertahankannya tapi meningkatkan lagi di tahun ini," katanya.
Sementara itu dalam pidatonya di malam pergantian tahun, Sabtu (31/1), Presiden Yudhoyono berharap agar pada 2012 koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelompok eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat lebih sinergis.
Ia meminta jajaran pemerintahan dapat berada di depan untuk memimpin upaya dan kerja keras guna mewujudkan capaian-capaian yang lebih baik lagi di 2012.
Sidang Kabinet Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
SUMBER DARI : http://indonesia.go.id
Minggu, 01 Januari 2012
my 1st experience @ collage :)

how surprised i am ! kata2 itu yg tepat saat ku menapaki jenjang perkuliahan . .

